Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud seperti korupsi yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar baku pelaporan kinerja pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara. Salah satu standar yang diperlukan untuk mengatasi masalah di atas adalah perlu adanya standar akuntansi keuangan sektor publik.

Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Sebagai Solusi?

Standar akuntansi keuangan sektor publik adalah suatu standar penyusunan laporan pencatata, pembukuan dan pelaporan keuangan dari organisasi atau institusi yang bergerak di sektor publik. Standar akuntansi keuangan sektor publik sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada instansi-instansi pemerintahan, tetapi juga kepada organisasi non pemerintah dan organisasi non profit lainnya.

Standar akuntansi keuangan sektor publik memberi kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggung jawaban publik. Di Indonesia, standar akuntansi yang telah digunakan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar-standar tersebut merupakan Acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.

Penyusunan pedoman akuntansi keuangan sektor publik sangat diperlukan. Tujuan penyusunan pedoman akuntansi adalah yang pertama menyediakan suatu pedoman akuntansi untuk organisasi sector public yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sector public yang berlaku dewasa ini. Tujuan kedua adalah menyediakan suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan sertajurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sector public, yang mencangkup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya

Standar akuntansi keuangan sektor publik dibuat dan dikembangakan sesuai dengan standar yang berlaku secara luas dan internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan bagi semua negara atupun yuridiksi.

Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) adalah:
1. Meningkatkan kualitas dan realibilitas laporan akuntansi dan keuanganorganisasi sector publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan.
2. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.
3. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan.
4. Mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama.

Penerapan SAKSP akan menghasilkan system akuntansi dan manajemen keuangan pemerintahan yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik. Sementara itu, peramalan serta penganggaran menjadi lebih terpercaya, sama baiknya dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan kewajiban.